Ombudsman RI Sebut Pelayanan Pelat Nomor Kendaraan Buruk

KBR, Jakarta - Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut ada banyak laporan dan pengaduan terkait pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Di mana aduan tersebut datang di hampir seluruh daerah. Laporan itu, menurut Wakil Ketua Ombudsman Adrianus Meliala, terkait penilangan yang dilakukan aparat terhadap pengendara tanpa TNKB dan adanya biaya lebih untuk membuat pelat TNKB.

Salah satu data yang diterima ORI, terlapor dari Provinsi Jambi yang menyebutkan dalam kurun 2014 hingga 2016, ditemukan kekurangan bahan pencetak pelat nomor sebanyak 150.000 pelat kendaraan roda dua dan 50.000 pelat kendaraan roda empat.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Waka Korlantas) Indrajit mengakui proses pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dalam beberapa tahun terakhir tersendat.

Proses tersebut mencakup pengadaan, produksi, dan distribusi. Karenanya, Korlantas akan mengkaji lebih lanjut proses pelayanan tersebut dan memberikan sejumlah antisipasi kepada pemilik pelat nomor yang lama.

"Kami meminta maaf kepada masyarakat berkaitan dengan masalah kelangkaan TNKB. Untuk masalah penegakan hukum, sudah dibuat arahan kepada jajaran bahwa pelanggaran TNKB tidak dijadikan salah satu penegakkan hukum, sambil menunggu TNKB terdistribusi ke masyarakat. September ini, paling lambat TNKB sudah dikirim ke polda-polda," kata Indrajit.

Korlantas juga menyebut proses pelayanan TNKB tersendat karena pelelangan dari produsen yang kerap bermasalah. Untuk itu, Indrajit mengatakan, pihaknya bakal menggunakan sistem e-Katalog. “Transisi dari proses pelelangan ini, supaya tidak terlambat lagi nanti akan memakai sistem e-Katalog,” terangnya.



Editor: Quinawaty