KBR, Jakarta- Jaringan Advokasi
Tambang, JATAM mencatat seluruh wilayah di Kalimantan, dan beberapa wilayah di
Sulawesi rentan terhadap praktek politik uang. Ini menyusul pelaksanaan
pemilihan kepala daerah yang bakal dilaksanakan tahun depan.
Koordinator JATAM, Merah Johansyah menyebut, banyak izin usaha pertambangan
yang dikeluarkan menjelang pemilihan pilkada. JATAM juga mencatat, beberapa pemegang saham
di perusahaan pertambangan kerap bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Sementara
kata dia Pemerintah Pusat tidak memiliki payung hukum untuk mencegah hal
tersebut terjadi.
"Banyak pelaku bisnis pertambangan juga pelaku politik
di daerah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau yang
memiliki kewenangan harusnya juga mengatur mengenai hal ini. Sebab banyak juga
kepala daerah, atau calon kepala daerah, dan calon legislatif, yang memiliki
bisnis yang terkait dengan pertambangan. Ini belum ada aturannya, jadi memang
selama ini tidak ada aturan mengenai konflik of interest," jelas Merah,
Rabu (31/8/2016).
Selain itu, JATAM menilai maraknya perizinan usaha pertambangan jelang
pemilihan kepala daerah, lantaran koordinasi yang minim antara Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian ESDM.
"Seharusnya, mereka bersinergi agar praktek penerbitan izin usaha
pertambangan menjelang pemilihan kepala daerah, bisa dicegah," katanya.
Hal serupa sebelumnya juga disampaikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). KPK menyebut maraknya penerbitan IUP jelang Pilkada di berbagai
daerah dengan potensi pertambangan melimpah.
Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK,
Dian Patria mengatakan peristiwa tersebut erat kaitannya dengan politik uang.
Editor: Malika
