KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah untuk fokus membangun bidang yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Jokowi menilai daerah tidak pernah fokus melakukan pembangunan. Akibatnya kata dia, anggaran yang terbatas akan habis sia-sia tanpa hasil.
"Saya titip hal manajemen anggaran di daerah agar daerah fokus jangan money follow function. Jangan semua dinas dibagi bagi, tidak akan jadi barang. Percaya saya. Sekarang money follow program 3 tahun selesai jangan semua dibeli sini dikit sini dikit ilang baunya," ujar Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/08).
Jokowi juga meminta DPRD untuk berani mengawal dan mengkritisi eksekutif dalam mengelola anggaran daerah. Dengan begitu kata dia, semua lini di daerah bisa bersinergi dalam membangun. Kata dia, apabila hal itu benar dilakukan, maka secara otomatis daerah bisa membantu Pemerintah pusat dalam pembangunan nasional.
"Kalo eksekutif ajukan seperti itu legislatif juga harus berani menolak. 3 tahun selesaikan masalah pasar tradisional ya udah 70% fokus. Dinas lain gimana, ya fungsi pelayanan toh mereka digaji kan bulanan. Kota fokus gitu pasti berhasil. Sunny land Amerika misalnya, mereka fokus pada lapangan golf. Kita suka declare Palembang kota olahraga, olahraga apa harus fokus. 39 golf di kabupaten itu. Sekarang kita sudah kasih uangnya sedikit semua mau dikerjakan ya tidak jadi barang," ucapnya.
Menurut dia, hanya itu yang bisa membuat Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Baik itu di tingkat ASEAN maupun seluruh dunia.
"Oleh sebab itu saya mengajak persaingan ini kalo kita ini bergandengan dalam satu peraturan pusat daerah harus sinergi. Kalo nanti ada, sekarang kerja bareng-bareng untuk negara kita, terjadi tingkat kemudahan bisnis di Indonesia. Mari kira lihat Singapura nomor 1, Malaysia 18, Thailand 49, Indonesia 109. Mau apa kita? Mau bersaing dengan cara apa kalau nomor urut masih seperti itu. Kita masih 109. Daya saing global juga sama kita masih di posisi ke 4 Asean 37 global dunia. Ini uang harus kita perbaiki," tambahnya.
Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai daerah kesulitan untuk berkembang karena Kepala Daerahnya tidak fokus dan tidak memiliki komitmen dalam mengoptimalkan potensi daerahnya. Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan, kebanyakan kepala daerah hanya menggunakan APBD untuk belanja rumah tangga saja. Padahal kata dia, jika mau fokus pada pengembangan potensi, setiap daerah bisa maju dan berkembang.
Terkait komitmen, kata dia, seorang kepala daerah tidak hanya sebatas mengklaim kalau wilayahnya merupakan penghasil suatu komoditi tertentu. Tetapi harus dituangkan dalam peraturan daerah dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Dengan begitu kata dia, anggaran daerah pusat sudah jelas nantinya bakal digunakan untuk apa saja.
Sebagai contoh konkrit kata dia seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Daerah salah satu penghasil Kakao terbesar tersebut awalnya hanya menganggarkan 80 juta untuk pengembangan komoditi Kakaonya. Namun setelah pemerintahnya sadar, saat ini dana 3 miliar dianggarkan untuk perkembangan potensi daerah tersebut.
Editor: Rony Sitanggang
