Yayasan Garam Minta Kebijakan Impor Untungkan Petani

KBR, Jakarta - Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat meminta pemerintah membuat kebijakan impor yang menguntungkan petani garam lokal. Menurut Wakil Ketua Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat, Sidih Asmono, petani garam ingin pemerintah mewajibkan adanya penyerapan garam industri dalam negeri. Petani juga meminta impor garam industri dibatasi sesuai kebutuhan. Dia yakin jika ada pemberdayaan serius dari pemerintah dan adanya bulog garam, swasembada bisa tercapai sebelum lima tahun kedepan.

"Ya kalau sudah ada policy dari pemerintah ya harus menyesuaikan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah harus membantu rakyat dengan tidak mematikan pendapatan mereka dari garam. Dari industri juga harus ada good will, menyerap dari dalam negeri dan diberikan impor terbatas," kata Sidih (7/8/2015).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor garam untuk industri. Saat ini impor rencananya akan dibuka pemerintah sampai 2,2 juta ton. Padahal, kebutuhan industri hanya 1,1 juta. Izin impor garam yang sudah diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke importir sudah setara 75% dari kebutuhan impor garam industri tahun lalu. Tercatat Januari hingga 30 Juni 2015 telah diterbitkan izin impor garam sebanyak 1,5 juta ton lebih.