KBR, Jakarta - Warga Batang penolak PLTU kecewa tidak bisa berdialog
dengan Presiden Joko Widodo yang berada di Batang, Jawa Tengah hari ini.
Padahal Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan (construction kick
off) PLTU Batang.
Pendamping warga Batang dari Greenpeace Arif Fiyanto
mengatakan, warga dilarang mendekat ke lokasi peresmian oleh aparat gabungan
pasukan pengamanan presiden (paspamres), Kepolisian dan TNI. Kata dia,
hal ini menunjukkan Jokowi tidak berpihak kepada warga.
"Mereka
terus terang kecewa dengan kejadian hari ini, mereka sepenuhnya
berharap kepada Presiden Jokowi berpihak kepada mereka. Mereka ingat
waktu kampanye tahun lalu, Jokowi pernah berjanji pada mereka di
alun-alun Batang, akan mendengar suara mereka, tapi hari ini, alih-alih
mendengar suara mereka, merek bahkan dihalangi untuk mendekat, untuk
bahkan sekedar menyampaikan aspirasi mereka saja tidak boleh, oleh
aparat-aparat itu," kata Arif ketika dihubungi KBR, (28/8)
Arif
Fiyanto menambahkan, warga tetap bertahan dan melawan dengan
melancarkan gugatan hukum atas surat izin pembebasan lahan yang
ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Oleh karena itu,
menurutnya, groundbreaking seharusnya tidak bisa dilakukan.
Selain itu, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) belum memutuskan mendanai proyek listrik berkapasitas 2000 megawatt tersebut. Bank tersebut baru akan mengucurkan dana, apabila proses pembebasan lahan telah rampung dengan proses yang benar. Sementara hingga saat ini, menurut data Greenpeace, masih ada sekitar 20,7 hektar lahan.