RUU KUHP Batasi Penjulan Alat Kontrasepsi, BKKBN Klaim Lindungi Masyarakat

KBR, Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, revisi RUU KUHP tentang penjualan alat kontrasepsi yang saat ini dibahas DPR bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Julianto Witjaksono mengatakan, revisi ini merujuk pada semua alat kontrasepsi, tak hanya kondom. Ini dilakukan agar publik mendapat informasi yang valid terkait alat kontrasepsi di tempat terbatas, seperti apotek. Nantinya distribusi alat kontrasepsi akan berada di bawah pengawasan pemerintah dan tidak untuk dipasarkan bebas selama ini.

"Masa di supermarket, dipajang di depan begitu? Kemudian orang bisa beli seenaknya. Nanti malah bisa digunakan oleh anak remaja kan susah nanti mengontrolnya. Kondom dari pemerintah itu dialirkan melalui sistem kendali alur logistik yang baik. Nanti akan kita kendalikan baik dari pusat, kabupaten, hingga puskesmas jadi tidak sembarangan orang bisa taruh (jualan) kondom pada tempat yang tidak layak," kata Julianto Witjaksono, Jum'at (28/08).

Sebelumnya, revisi RUU KUHP kembali dipersoalkan. Kali ini terkait penjual alat kontrasepsi. Dalam pasal 481 disebutkan, pelaku promosi alat kontrasepsi bisa dikenakan pidana denda maksimal Rp10 juta. Selanjutnya, dalam pasal 483 RUU KUHP disebutkan pasal tersebut dikecualikan kepada petugas keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.