KBR, Jakarta - DPR meminta pemerintah memperhitungkan kembali alokasi anggaran untuk mengatasi kekeringan. Menurut Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Viva Yoga Mauladi, pemerintah harus memperhitungkan secara keseluruhan daerah yang terdampak kekeringan. Sehingga, alokasi anggaran sekitar Rp 800 miliar jauh dari cukup untuk melakukan pembangunan embung, bantuan pompa air dan pembuatan irigasi sementara.
"Ya kurang karena kita harus melihat potensi yang kekeringan menurun BNPB itu ada di 12 provinsi dan 526 kecamatan, kalau kondisi seperti itu ya memang kurang. Kalau DPR sendiri berharap jika terjadi kekurangan dana, DPR akan membantu pemerintah di dalam menyetujui anggaran yang penting rakyat tidak tambah sengsara," jelas Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Viva Yoga Mauladi kepada KBR, Senin (3/8).
Wakil Ketua Komisi Pertanian Viva Yoga Mauladi menambahkan, pemerintah juga perlu memperhitungkan kembali daerah terdampak kekeringan. Jangan sampai kata dia, daerah yang mengalami kekeringan diperkecil dengan tujuan pencitraan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengalokasikan dana sekitar Rp 800 miliar untuk mengatasi kekeringan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan hingga kini sekitar 17.000 hektar lahan sawah puso atau gagal panen dari total lahan sawah di Indonesia mencapai 9,2 juta hektar. Lahan pertanian yang mengalami gagal panen tersebut, tambahnya, tersebar antara lain di Jabar, Jateng, dan Lampung.
Editor: Rony Sitanggang
