KBR, Jakarta - Penurunan pasukan TNI saat penggusuran warga Kampung Pulo Jakarta Timur dinilai menyalahi aturan. Menurut Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andika Febrian, tugas dan kewenangan TNI adalah menjaga kedaulatan negara bukan terlibat relokasi warga. Sehingga, keterlibatan personil TNI yang banyak dalam proses penggusuran ini layak dicurigai.
"Penurunan aparat yang berlebihan dari kepolisian dan TNI adalah cerminan represifitas dari pemrov Jakarta. Kalau memang sudah ada solusi terhadap warga, warga pasti akan melaksanakan baik-baik melaksanakananya. Tidak perlu ada penurunan berlebihan dari kepolisian maupun dari TNI. TNI pun tidak memiliki kewenangan untuk berada di lapangan dan memantau penggusuran. Karena kewenangan TNI adalah menjaga kedaulatan negara," jelas pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andika Febrian di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/8).
Sebelumnya, belasan orang terluka dan puluhan orang lainnya ditangkap dalam bentrokan aparat dengan warga saat relokasi permukiman di Kampung Pulo Jakarta Timur. Dalam proses relokasi tersebut, 1 unit alat berat juga dibakar warga.
Editor: Rony Sitanggang
