KBR, Jakarta- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut pemerintah turut berperan memunculkan praktik kartel daging sapi yang diduga dilakukan importir dan perusahaan penggemukan sapi atau feedloter.
Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan, pemerintah seharusnya lebih berperan dalam rencana kebijakan swasembada sapi. Namun sayangnya, kata dia, kebijakan swasembada itu tak didukung data akurat. Sehingga akhirnya dimanfaatkan oleh pengusaha yang sengaja mencari keuntungan dengan menahan stok daging atau sapi yang dimilikinya, untuk menaikkan harga di pasaran.
"Harapan kita ya satu, perbaikan dari sisi kebijakan. Jangan lagi ada kebijakan pemerinta yang enggak pas, sehingga mendorong kegiatan antipersaingan seperti sekarang," tutur Syarkawi di kantornya, Kamis (8/20).
Sebelumnya, pemerintahan Jokowi mencanangkan swasembada sapi dan mengurangi impor. Hal serupa juga ditargetkan pemerintah sebelumnya, pada 2014. Namun, hingga kini harga daging sapi masih tinggi dan ketergantungan terhadap impor masih besar.
Editor : Sasmito Madrim
