KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan berharap Pilkada serentak pada Desember 2015 menghasilkan kepala daerah yang bisa dipercaya.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah bakal menggelontorkan dana desa dan dana transfer daerah dalam jumlah sangat besar melebihi belanja pusat pada 2016. Tujuannya untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat di daerah.
Karena itu, Mardiasmo mengatakan, optimal atau tidaknya penyerapan dana desa dan dana transfer daerah akan sangat bergantung bagaimana kepala daerahnya.
"Mudah-mudahan hipotesis saya salah. Kenapa sampai hari ini Rp273 triliun belum bisa diserap? Takutnya nanti akan digelontorkan pada saat akan Pilkada. Ini harus hati-hati. Kalau Pilkada demokratis, akan menghasilkan kepala daerah yang amanah,”kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam diskusi di Jakarta, pekan ini.
Kementerian Dalam Negeri mencatat, pada semester I tahun 2015,
rata rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di
tingkat provinsi mencapai 25,9 persen. Sedangkan ditingkat kabupaten
hanya sebesar 24,6 persen. Padahal pada semester pertama serapan seharusnya sudah mencapai 50 persen-60 persen.
Serapan anggaran terendah di daerah berasal dari provinsi Riau yang hanya mencapai sekitar 12 persen. Ibukota Jakarta yang menjadi barometer nasional penyerapan anggarannya baru sebesar 19,4 persen. Sedangkan, Serapan anggaran tertinggi ada di Kalimantan Tengah (43,8 persen), Kalimantan Selatan (35,5 persen), Jawa Timur (34,5 persen).
Dalam RAPBN 2016, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 47,0 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 735,2 triliun. Sedangkan, tahun depan, sebanyak 269 daerah akan punya kepala daerah baru.
Karena besarnya dana tersebut, Mardiasmo berharap, masyarakat terus mengawal pembangunan di daerah masing-masing.
Editor: Agus Luqman
