ICW: Ada Gejala Hukuman Koruptor Makin Ringan

KBR, Jakarta - Lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang semester pertama tahun ini terjadi penurunan jumlah rata-rata vonis hukuman terdakwa korupsi.

Peneliti ICW Aradila Caesar menyebut rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor hanya dua tahun satu bulan. Sementara tahun lalu mencapai dua tahun sembilan bulan penjara.

Ia menduga, hal tersebut terjadi lantaran sebagian jaksa penuntut tak memiliki pandangan pemberian efek jera terhadap koruptor. Misalnya, antara jaksa Kejagung dengan KPK. Itu sebabnya, ICW mengusulkan penyusunan pedoman keseragaman penuntutan antar-lembaga penegak hukum.

"Permasalahannya adalah tidak ada pedoman penuntutan. Penuntut umum di Kejaksaan misalnya, saya agak ragu mereka punya perspektif pemberantasan korupsi, misalnya kalau kita bandingkan dengan KPK. KPK kan agak lumayan, tuntutannya tinggi-tinggi. Tapi kenapa tuntutan Kejaksaan rendah? Kenapa Kejaksaan tidak bisa mencontoh KPK? konteksnya karena tidak ada keharusan meniru KPK, tidak ada pedoman disitu," jelas Arad di kantor ICW, Selasa (18/08).

Peneliti ICW Aradila Caesar menambahkan, ICW mencatat dari 193 perkara korupsi dengan 230 terdakwa, hanya tiga yang mendapatkan putusan berat dengan vonis lebih dari 10 tahun penjara.

Sedangkan sisanya, hanya divonis ringan dengan rentang waktu satu hingga empat tahun penjara. Bahkan, terdakwa yang diputus bebas pada tahun ini juga meningkat yakni 35 terdakwa diputus bebas oleh pengadilan tipikor tingkat pertama, sedangkan tiga terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Padahal dibandingkan dengan semester yang sama tahun lalu, hanya 20 terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas atau lepas. ICW menegaskan ringannya hukuman kepada terpidana korupsi tak memberikan efek jera bagi koruptor.

Editor: Agus Luqman