Warga Cirebon Masih Kesulitan Mendapatkan BBM Bersubsidi

KBR, Jakarta - Masih terjadi antrian panjang hingga 50 meter di setiap SPBU di kota Cirebon, Jawa Barat. Menurut warga kota Cirebon, Sigit Maulana, antrian masih terjadi dan menghambat akses masuk kendaraan.

Selain itu, pihak SPBU juga melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat. Kata dia, antrian juga terjadi di perbatasan antara kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

"Masih lumayan, saya mendapatkan keterangan dari SPBU di Wanasaba, katanyanya hari Rabu mulai normal, tetapi saya tidak tahu karena ini masih hari Senin. Antrian masih lumayan, sekitar 20-50 meteran di setiap SPBU masih ngantri. Untuk mobil juga tetapi untuk solar tidak terlalu mengantri cuma akses jalannya ketutup sama yang ngantri," ujar warga kota Cirebon, Sigit Maulana saat dihubungi KBR, Senin (25/8).

Sigit menambahkan, keterangan yang diberikan petugas SPBU terkait antrian panjang tersebut karena dampak pengurangan kuota. Kata dia, ada pengurangan pengiriman pasokan BBM bersubsidi di SPBU. Selain itu, untuk membatasi antrian, SPBU juga menolak pemberian bbm bersubsidi dengan jerigen.

Sementara, Badan Pangatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan solusi utama mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Jawa adalah dengan menaikkan harga bensin bersubsidi.

Namun lantaran pemerintah tidak mau menjalani kebijakan itu, BPH Migas terpaksa mengurangi jatah BBM subsidi dengan harapan bisa mengurangi ruang penyalahgunaan.

Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan, langkah lain adalah dengan mendorong penggunaan BBM non-subsidi. Ia menambahkan, dengan menaikkan harga BBM maka volume BBM bisa cukup sampai akhir tahun.

"Nilai subsidi itu adalah harga, tapi betul kalau naik harga akan mengurangi volume. Jadi yang ini persoalan volume, awalnya susbidi juga. SOlusi efektif memang harga, tapi aklau harga belum diputuskan ya pengendalian. Pengendalian bisa baik, dengan mengurangi penyalahgunaan dan mendorong penggunaan nonsubsidi. Kalau berjalan pararel, volume bisa cukup hingga akhir tahun," kata Ibrahim.

Hanya saja, harga BBM bersubsidi dinilai tidak mungkin naik meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui keinginan Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM sebesar Rp1.500 tahun ini.

Anggota Komisi Energi DPR sekaligus Politisi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi beralasan penaikan harga BBM subsidi itu harus berdasarkan persetujuan DPR. Sementara, waktu untuk membahas kenaikan di DPR sangat mepet sehingga tidak mungkin selesai dalam waktu satu bulan.

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi baru bisa dilakukan di masa kepemimpinan Jokowi. Ia pun menjamin, Partai Demokrat bakal menyetujui keputusan itu demi menyelamatkan anggaran.

"Sebetulnya tidak ada masalah, kami akan mendukung apabila kebijakan kenaikan BBM kami di parlemen dengan suara Demokrat akan dukung. Karena tidak ada pilihan lain untuk menekan subsidi. Tidak terpaku dengan Koalisi Merah Putih? Tidak, urusan untuk rakyat kami dukung, kita tidak bicara demokrat-pdi perjuangan. Untuk rakyat kami dukung," jelasnya.

Editor: Pebriansyah Ariefana