KBR, Nusa Dua – Aktifnya penggunaan media sosial menandakan adanya partisipasi publik yang besar juga. Untuk mendorong penggunaan media sosial secara lebih positif, maka pemimpin daerah bisa memanfaatkan itu untuk berkomunikasi dengan rakyatnya.
Kanada pernah melakukan itu lewat “Twitter Town Hall” dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan. Sesi ini dibuka selama 90 menit dengan fokus pengembangan strategi pemerintahan yang terbuka untuk Kanada pada 2011 silam. Ini adalah langkah konsultasi publik yang dilakukan setelah sebelumnya Pemerintah merumuskan rancangan strategi tersebut.
Namun aktivis kebebasan berekspresi Toby Mendel mengingatkan kalau partisipasi lewat media sosial seperti Twitter itu hanya berlangsung di permukaan saja.
“Menteri hanya menanggapi twit yang dia inginkan, padahal ada ribuan twit yang masuk. Total dia hanya membalas sebanyak 37 twit,” jelas Toby Mendel usai menjadi pembicara di Global Media Forum di Nusa Dua, Bali, Selasa (26/8/2014). Toby sendiri menjadi bagian dari tim perumus Pemerintah Kanada soal strategi pemerintahan yang terbuka, sebelum diadakan konsultasi publik “Twitter Townhall” tersebut.
“Pemerintah betul-betul bangga akan inisiatif ini, tapi ini jadi bahan lawakan saja,” kata Toby karena masukan dari publik lewat Twitter tak bisa menyentuh substansi permasalahan.
Namun ada cara lain yang bisa dipakai untuk memanfaatkan media sosial untuk menjaring ide-ide yang substantif dari publik. “Bisa lewat Facebook lalu membuat diskusi di sana. Atau melakuan wawancara lewat Skype untuk memunculkan ide-ide baru.”
Toby mengatakan, setiap orang yang bisa menyampaikan pesan langsung lewat media sosial kepada pemimpinnya pasti merasa senang. “Tapi itu tidak bisa disebut pemberdayaan. Kalau pemberdayaan, maka usulan itu harus berdampak pada kebijakan yang diambil pemerintah.”
Virtual
Soal rencana Presiden terpilih Joko Widodo untuk melakukan e-blusukan atau blusukan virtual, Toby mengatakan itu ide yang baik. “Tergantung bagaimana cara melakukan itu,” pesannya.
(Baca juga: e-blus, Blusukan Virtual ala Jokowi)
Itu bisa dilakukan dengan membuat polling terbuka lewat Twitter, untuk jajak pendapat soal rencana kenaikan harga BBM, misalnya. “Kalau 70% warga tidak setuju kenaikan harga dan Pemerintah memutuskan untuk tetap menaikkan harga, maka Pemerintah harus betul-betul siap dengan argumentasinya.
“Media sosial memungkinkan apa yang sebelumnya tidak bisa dilakukan.”
Toby mengaku belum melihat contoh gerakan secara masif lewat media sosial yang berhasil mengubah kebijakan publik Pemerintah. “Tidak seperti saat surat kabar baru terbit, karena itu secara radikal mengubah cara orang mengakses informasi. Saya belum lihat contoh yang radikal dengan media sosial.”
