KBR, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PDI Perjuangan (PDI-P) dinilai terlalu mementingkan citra politik dalam membuat kebijakan soal BBM bersubsidi.
Pengamat energi Marwan Batubara mencontohkan langkah SBY menurunkan harga BBM jelang pemilu 2009 dan sikap PDI-P yang selalu menolak kenaikan harga BBM semasa pemerintahan SBY. Langkah ini, menurut Marwan, membuat Indonesia tidak bisa menghemat anggaran untuk infrastruktur karena harus mengeluarkan anggaran besar untuk subsidi BBM.
"Pak SBY misalnya kembali menurunkan harga, padahal harga itu sudah bagus dan tidak terlalu berbeda dengan harga pasar. Dengan begitu kan banyak penghematan yang penghematan ini bisa dipakai untuk yang produktif. Tapi, dia turunkan,” kata Marwan.
“PDIP sepanjang pemerintahan SBY itu terus saja bersuara menolak kenaikan. Meskipun secara obyektif kenaikan itu harus dan layak dilakukan. Tapi, PDIP itu selalu digaris depan dan menolak.”
Marwan Batubara menambahkan, pemerintah harus mengubah pola pemberian subsidi BBM seperti sekarang ini menjadi subsidi langsung. Ini agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia juga menyarankan, pengurangan anggaran subsidi BBM, dan mengarahkan uang hasil penghematan itu untuk membantu masyarakat miskin, konversi BBM ke bahan bakar gas serta pengembangan sumber daya nabati.
Editor: Antonius Eko
