KBR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan presiden harus menjelaskan kondisi nyata ke masyarakat bahwa besarnya subsidi membuat dana infrastruktur kecil. Sehingga pembangunan menjadi terkendala. Namun ia mengingatkan kompensasi pada masyarakat yang paling terdampak harus dipersiapkan dengan baik.
“Kita kan ini selalu kalau ada kebijakan terkait BBM, tidak semua orang sama visinya. Nah, itu yang saya usulkan semua kita duduk dan presiden mau menjelaskan bahwa ini persoalan kita yang perlu didukung dan jelaskan bagaimana kompensasi bagi rakyat miskin,” kata Rizal Djalil di Gedung DPR RI.
Rizal Djalil menambahkan kompensasi penaikan harga bbm bagi masyarakat miskin bisa disiapkan dalam waktu sepekan. Selain itu penaikan harga bbm tak akan memengaruhi APBN Perubahan 2014. Penundaan penaikan harga bbm sama saja dengan menunda persoalan.
Editor: Antonius Eko
