Pengamat Ekonomi: Jokowi Masih Bisa Tambah Program Baru di APBN 2015

KBR, Jakarta - Pemerintahan baru Joko Widodo masih memiliki peluang untuk merealisasikan programnya dalam APBN 2015. Meskipun telah dirancang oleh pemerintahan lama.

Direktur Eksekutif Center Of Reform On Economic (Core) Hendri Saparini menilai ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru. Di antaranya tim presiden terpilih ikut dalam proses pengesahan APBN 2015 yang saat ini masih sementara dibahas oleh DPR.

Menurutnya, masih ada 2 bulan lagi bagi tim ekonomi presiden baru untuk memberikan masukan pada APBN 2015.

"Mempercepat APBN-P (2015) dengan memasukkan janji-janji yang dulu sudah dilakukan selama kampanye. Artinya diagram pembahasan APBN ini akan bisa dipercepat, semestinya kalau pemerintahan baru terbentuk Oktober. Oktober sampai Desember inilah akan membuat draf APBNP yang diajukan kepada DPR dan kemudian meminta dukungan dari DPR untuk melakukan perubahan APBN-P. Tentu saja ini sangat tergantung kepada kemampuan pemerintahan yang baru tadi untuk bernegosiasi dan meyakinkan oposisi," terang Hendri, Rabu (20/8).

Hendri Saparini menambahkan pemerintahan mendatang harus dapat merampingkan pengunaaan belanja negara. Seperti menghilangkan tumpang tindih alokasi anggaran pembangunan antar kementerian serta meninggalkan kebiasaan pemerintah berutang dengan meminimalisir pembiayaan APBN.

Sebelumnya, pada pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan nota keuangan RAPBN 2015 yang telah disusun pemerintahannya. Pasalnya, RAPBN 2015 segera disahkan oleh DPR pada akhir September mendatang.

Editor: Pebriansyah Ariefana