KBR, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah mencabut subsidi bahan bakar jenis premium, bukan solar. Permintaan tersebut menanggapi kebijakan pembatasan penjualan solar yang berlaku 1 Agustus lalu di Jakarta Pusat, dan akan berlaku di beberapa wilayah lainnya mulai Senin (4/8) hari ini.
Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena menilai masyarakat lebih banyak menghabiskan premium hingga 67 persen jatah subsidi pemerintah. Selain itu pengguna premium kebanyakan pemilik mobil pribadi. Sementara pengguna solar kebanyakan adalah angkutan umum dan angkutan barang.
"Jadi heran kenapa harus solar yang dibatasi yang digunakan untuk angkutan umum yang ekonomi penggunanya lebih lemah dari pengguna penikmat premium pemilik kendaraan pribadi," ujarnya melalui pesan singkat kepada KBR Minggu (3/8) malam. Eka menambahkan, "Katanya mau merendahkan biaya logistik nasional kita. Mana bisa kalau dibuat regulasi seperti ini. Sangat kontradiktif."
Eka Sari Lorena menilai kebijakan ini terkesan terburu-buru. Sebab, Organda tidak pernah diajak bicara pemerintah. Menurutnya pasca-diberlakukannya kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi, operator angkutan umum resah dan terpaksa membebankan kenaikan harga pada masyarakat. "Kerugian yang terbesar adalah rakyat di mana kenaikan tarif minimum 60 persen pasti harus terpaksa dilimpahkan ke masyarakat," tambahnya. Pembatasan penjualan solar dimulai di Jakarta Pusat sejak 1 Agustus. Pertamina melayani pembelian solar pada siang hari saja.
Editor:Taufik Wijaya
