KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menilai kebijakan pemerintah membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak efektif. Jokowi mengatakan, pembatasan penjualan di satu wilayah hanya mengalihkan konsumen ke wilayah lain. Karenanya, tujuan utama mengurangi beban subsidi menjadi tidak tercapai.
Selain itu, kebijakan pembatasan tersebut merugikan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena menurunkan omset penjualan. Jokowi menilai pilihan menaikkan harga BBM lebih masuk akal, asalkan telah melalui perhitungan matang.
"Kalau kenaikan itu, kalau saya, ya tegas-tegas saja. Mau naik, naik gitu aja. Kalau ini kan pada lokasi-lokasi tertentu pembatasannya. Ya akhirnya nanti paling minggir ke tempat SPBU yang lain, apa bedanya,” kata Jokowi.
“Kemudian SPBU yang berada di kota, jadi teriak karena sepi. Kalau mau naik, naik aja semuanya. kalau memang mau naik, tapi tentu saja kan, mesti ada kalkulasi, ada hitungannya.”
Kemarin, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan solar bersubsidi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Di empat wilayah tersebut, di klaster tertentu SPBU hanya diperbolehkan menjual solar bersubsidi dari pukul 8 pagi sampai 6 sore. Uji coba awal dilakukan di Jakarta Pusat dengan menghapus solar bersubsidi sejak 1 Agustus lalu.
Editor: AntoniuS Eko
