KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo bakal menemui pimpinan partai politik membicarakan larangan rangkap jabatan dalam kabinet mendatang. Larangan itu dilakukan agar menteri bisa fokus melaksanakan program yang telah disusun.
Meski begitu, Jokowi menolak hal tersebut diartikan sebagai larangan bagi kader politik untuk menjadi calon menteri. Peluang calon menteri juga terbuka bagi kader partai selama profilnya berintegritas dan memiliki kecakapan.
"Ya saya sampaikan kemarin tetapi saya belum ketemu ketua-ketua partai. Saya sampaikan bahwa yang di kabinet seharusnya tidak menjabat di struktural partai karena harus fokus. Konsentrasi karena beban yang dihadapi adalah masalah besar yang harus segera dirampungkan," ungkap Joko Widodo.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa memprotes sikap larangan rangkap jabatan dalam kabinet mendatang. PKB meminta Jokowi-JK memberikan kebebasan soal rangkap jabatan menteri terpilih di partai politik.
PKB mengklaim pernah mengingatkan kembali perihal pembicaraan antara Ketua Umum PDI Perjuangan soal jatah Menteri Agama yang akan diberikan ke PKB atau NU. Politikus PKB Ali Maschan Moesa mengatakan, pembicaraan itu sudah disepakati dari awal antara PKB dan PDIP saat hendak menyatakan dukungan ke Jokowi-JK.
Editor: Antonius Eko
