KBR, Jakarta- Pembentukan Kantor Transisi presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla diklaim sebagai bentuk tanggungjawab atas hasil Pemilu Presiden 2014. Ini diungkapkan Deputi Kantor Transisi Anies Baswedan menyusul kritik Presiden Yudhoyono yang menilai tidak etis terhadap pembentukan kantor transisi.
Presiden terpilih dan wakilnya, menurut Anies, berhak mengantisipasi dan merencanakan beban pekerjaan mendatang.
“Pak Jokowi perlu mengantisipasi dan yang dikerjakan adalah persiapan, jadi apapun nanti hasilnya persiapan itu harus jalan dan bebannya akan besar. Karena itu, sikap bertanggung jawab adalah dengan mengantisipasi, jangankan sekarang di masa kampanye saja merencanakan apa yang harus dikerjakan boleh, apalagi sekarang,” kata Anies Baswedan di Kantor Transisi, (8/8).
Deputi Kantor Transisi Anies Baswedan mengaku saat ini belum ada komunikasi resmi dengan pemerintahan SBY. Pasangan presiden terpilih Jokowi-JK bahkan akan menunggu putusan sengketa Pilpres oleh MK. Anies berharap, nantinya komunikasi dengan pemerintahan SBY akan memuluskan proses transisi, salah satunya terkait APBN 2015.
Dia menambahkan kesediaan SBY untuk berkomunikasi merupakan bentuk sikap kenegarawanan. “Ada ruangan diberikan pemerintah sekarang pada pemerintah yang baru, dan ini juga merupakan salah satu sikap kenegarawanan yang kita harapkan akan muncul dari pemerintahan sekarang. Ini persoalan struktural, jadi mudah-mudahan bagian dari pelajaran, justru transisi sekarang ini menjadi penting, transisi masuk ke pemerintahan dan transisi keluar dari pemerintahan, itu sesuatu yang baru untuk Indonesia,” kata Anies.
Editor: Dimas Rizky
