KBR, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo belajar dari Filipina dalam hal pemenuhan hak masyarakat adat. Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan mengatakan, di negara tetangga itu, ada lembaga pemerintahan di bawah presiden yang melindungi masyarakat adat. Selain itu, terdapat undang-undang tersendiri yang menjamin hak-hak masyarakat adat.
"Ada komisi nasionalnya sendiri dan itu di dalam struktur kantor presiden jadi ia tidak bisa dilawan oleh sektor-sektor. Di Indonesia tantangannya begitu, tidak ada lembaga khusus untuk masyarakat adat dan kedua pembangunan kita kan sangat sektoral," kata Abdon ketika dihubungi KBR, Sabtu (02/08).
Menurutnya AMAN akan menagih janji presiden terpilih Joko Widodo untuk mengadopsi kebijakan perlindungan masyarakat adat seperti di Filipina. Pasalnya, AMAN mengaku ada kontrak politik sebelum memberikan dukungan pada Joko Widodo saat pemilu presiden lalu. Kontrak itu di antaranya memuat janji pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat dan komisi independen di bawah presiden untuk melindungi masyarakat adat
Editor:Taufik Wijaya
