Aktivis Keberagaman: Pemerintahan Jokowi-JK Mampu Selesaikan Persoalan Agama

KBR, Jakarta – Ketua Setara Institute, Hendardi optimis bahwa presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla bisa menyelesaikan persoalan-persoalan toleransi di Indonesia. Hal ini dikatakan Hendardi dalam pembukaan Seminar  tentang Kepemimpinan Nasional baru dan penguatan kebebasan dan berkeyakinan yang diadakan di Jakarta.

“Saya optimis akan ada perbaikan keberagaman di Indonesia. Jokowi dan Jusuf Kalla akan memberikan solusi bagi kebebasan beragama,” ujar Hendardi.

Optimisme ini menurut peneliti Setara Institute, Ismail Hasani juga bisa dilihat dari survey yang dilakukan Setara Institute. Survey tentang persoalan toleransi yang dilakukan Setara menyebutkan bahwa jumlah perilaku intoleransi di Indonesia mengalami penurunan tajam. Jika di bulan Juni-Juli 2013, jumlah perilaku intoleransi di Indonesia berjumlah 222, namun di bulan Juni-Juli 2014 jumlahnya menurun menjadi 60 kasus. Trend penurunan diyakini bisa terus terjadi dengan pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK.

Direktur Megawati Institute dan Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Musdah Mulia menyatakan bahwa saat ini tim Jokowi-Jusuf Kalla sudah mempersiapkan penyelesaian berbasis agama di Indonesia. Sebagai ketua umum ICRP, Musdah mempunyai harapan untuk pemerintahan baru, yaitu pemerintahan yang diharapkan membangun kebijakan dan regulasi berdasarkan kebhinnekaan dan konstitusi.

“ Jadi saya berharap untuk yang akan datang, jika ada persoalan menyangkut peraturan daerah (Perda), orang tidak membahas atau menyelesaikannya berdasarkan ayat-ayat suci, namun berdasarkan kebhinnekaan dan konstitusi,” ujar Musdah Mulia.

Selain itu Musdah menyatakan bahwa negara harus melindungi semua warga negara untuk beribadah. Ia juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK menghapus regulasi-regulasi bidang agama yang melanggar ketentuan hak asasi manusia, dan membangun pendidikan kewarganegaraan. Sehingga semua warga negara mendapatkan pendidikan kebhinnekaan, toleransi dan menghormati hak asasi orang lain.