KBR68H, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memecat pegawainya yang terbukti positif menggunakan obat-obatan.
Penjabat Dirjen Pemasyarakatan, Bambang Krisbanu berkilah belum tentu hasil positif tes urine itu sebagai bukti kuat petugasnya menggunakan narkotika atau obat terlarang. Karena bisa saja urine tersebut mengandung obat untuk pemulihan kesehatan.
"Terutama kita akan lakukan pemeriksaan secara detail kepada yang bersangkutan. Bikin berita acara sejauh mana keterlibatan dia memakai itu. Apakah itu untuk pribadi atau orang dalam. Itu bisa dikembangkan juga. Nah, tentunya ini pelanggaran disiplin. Tentu ada sanksinya. Sanksinya apa, tergantung dari hasil pemeriksaan," kata Bambang kepada KBR68H.
Penjabat Dirjen Pemasyarakatan, Bambang Krisbanu mengklaim belum mendapatkan laporan hasil pemeriksaan urine petugas lapas yang berlangsung Kamis (15/8).
Badan Nasional Narkotika (BNN) sebelumnya melakukan tes urine mendadak kepada seluruh petugas penjara di Jakarta. Menurut Juru Bicara Kemenkumham, hasil tes kemungkinan bisa keluar Kamis ini.
Editor: Antonius Eko
