Tes Keperawanan, Komnas Perempuan: Pemerintah Seakan Membiarkan

KBR68H, Jakarta - Komnas Perempuan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjatuhi sanksi tegas bagi daerah yang melalakukan tes keperawanan bagi siswi SMA. Pasalnya, tes keperawanan tidak sejalan dengan konstitusi karena merendahkan derajat manusia.

Komisioner Komnas Perempuan, Andi Yentriyani mengatakan, Kemendikbud seakan membiarkan permasalahan ini selalu muncul di sejumlah daerah sejak 2007 silam.

"Kami perlu menegaskan bahwa tes keperawanan adalah bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Dia juga bertentangan dengan konstitusi karena merendahkan derajat manusia dan dikriminatif terhadap perempuan. Kami prihatin yah karena tes keperawanan ini bahkan akan bisa memutus masa depan anak karena dia tidak bisa mendapatkan pendidikan dan harus hidup dalam stigma. Kalau kita lihat UU Perlindungan Anak maupun UU Perdagangan Orang, kita tahu kalau prostitusi anak itu adalah bagian dari perdagangan orang. Sehingga justru anak harus dilindungi bukan malah disalahkan atas tindakan perdagangan tersebut", ujarnya kepada KBR68H saat dihubungi.

Wacana tes keperawanan kembali dimunculkan pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Kota Prabumulih beralasan, pemeriksaan keperawanan anak sekolah diperlukan untuk merespon banyaknya kasus remaja yang berperilaku seks bebas maupun terlibat prostitusi.

Rencana pemberlakuan tes keperawanan terhadap siswi di sekolah menengah sebelumnya juga digagas pemerintah daerah lain. Tahun lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Bengkulu melontarkan rencana serupa. Bahkan di Indramayu Jawa Barat rencana ini sudah digagas sejak 2007 silam.

Editor: Anto Sidharta