SKK Migas Rawan Korupsi karena Kurang Pengawasan

KBR68H,Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk penuntasan suap di Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Masyarakat Peduli Kedaulatan Negara (MPKN) mendatangi gedung KPK untuk memberikan dukungan tersebut. Perwakilannya, Fahmi Idris mengatakan, SKK Migas sebagai lembaga pengganti BP Migas rawan korupsi karena kurang pengawasan.

“Saya bersama Pak Din Syamsudin dari masyarakat peduli kedaulatan negara mau menghadap pimpinan KPK dalam rangka member dukungan pada pemberantasan korupsi di lingkungan migas. Sebab saudara ketahui SKK yang dibentuk oleh Keppres ini merupakan usaha judicial review terhadap UU pembentukan BP Migas itu,” ujar Fahmi Idris di Gedung KPK

Perwakilan MPKN, Fahmi Idris menambahkan pengawasan terhadap SKK Migas seharusnya bukan berasal dari lingkungan internal atau Kementerian ESDM. Menurutnya, pengawasan yang ideal harus dilakukan oleh lembaga eksternal yang independen. Dengan demikian, peluang korupsi para pejabat di lingkungan SKK Migas bisa ditekan.

Korupsi di SKK Migas terungkap setelah orang nomor satu di lembaga itu, Rudi Rubiandini ditangkap KPK dengan duit suap miliaran rupiah. Saat masih bernama BP Migas, lembaga ini juga disorot masyarakat karena rawan korupsi.

Editor: Doddy Rosadi