KBR68H, Denpasar - Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia (HRRC) mendesak pemerintah untuk segera membuat keputusan nasional sebagai bentuk jaminan politik dan keamanan bagi kelompok minoritas.
Kebijakan tersebut juga diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya kembali penyerangan terhadap kelompok minoritas seperti yang dialami warga Syiah dan Ahmadiyah.
Direktur Eksekutif HRRC Marzuki Darusman mengungkapkan, kelompok minoritas sampai saat ini masih menunggu aksi pemerintah untuk memberikan perlindungan. Termasuk menunggu keputusan pemerintah dalam upaya mencegah pengusiran yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan diri kelompok mayoritas.
“Mengambil langkah untuk menyelesaikan dan mengembalikan kelompok-kelompok yang bersangkutan ke tempat dimana mereka bermukim atau hidup selama ini. Jadi ini keputusan nasional dan kita harapkan semua bisa merujuk kepada kebijakan itu. Yang kita inginkan adalah bahwa di dalam kehidupan bangsa ini tidak ada dominasi satu kelompok terhadap yang lain” kata Marzuki Darusman.
Marzuki Darusman mengungkapkan pemerintah harus berani dan mampu mencegah terjadinya dominasi oleh kelompok tertentu, apalagi dominasi tersebut dilakukan dengan cara radikal.
Selain itu, pemerintah harus berani bersikap tegas terhadap kelompok radikal, sebab aksi dari kelompok radikal cenderung menimbulkan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.
Editor: Antonius Eko
