Pemerintah Diminta Segera Bahas Penentuan Skema UMP 2014

KBR68H, Jakarta - Pemerintah diminta segera mengajak buruh berdialog terkait skema Upah Minimum Provinsi Tahun depan. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah terkait UMP tahun depan yang diperkirakan menurun dibanding tahun ini. (Baca: Rupiah Anjlok Bisa Timbulkan Gejolak Sosial)

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir mengatakan, buruh ingin kebijakan itu tidak semakin memberatkan. Pasalnya, upah yang kini diterima buruh saja tak sesuai dengan harga kebutuhan sehari-hari.

"Sebenarnya yang kita inginkan upah real yang kita dapatkan, karena selama ini dengan upah yang tinggi sama saja, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga, artinya upah kemarin 1,5 juta bisa beli mie instan 10 dus, sekrang gaji 2,2 juta juga sama saja," kata Mudhofir kepada KBR68H

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan skema upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dipastikan bakal lebih kecil dari UMP tahun ini. Hidayat mengatakan, keputusan skema UMP bakal dibicarakan dalam forum tripartid antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Skema tersebut, akan dibuat sederhana untuk menentukan tingkat upah bagi industri padat karya, padat modal maupun UKM. Kebijakan ini bagiian dari reaksi pemerintah untuk menyikapi melemahnya nilai rupiah atas dollar Amerika. (Baca: Inilah Empat Kebijakan Penyelamatan Rupiah)

Editor: Nanda Hidayat