Pemerintah Diminta Benahi Kinerja Anggaran !

KBR68H, Jakarta - DPR mengkrtisi kebijakan pemerintah soal perencanaan anggaran yang kurang baik. Ketua DPR Marzuki Alie menyebutkan, pemerintah belum menggunakan dokumen yang valid dalam setiap penunjukkan pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi. Bahkan kata Marzuki, pemerintah masih cenderung melanggar ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan APBN 2012 lalu. (Baca: Anggaran Besar, Kinerja DPR Makin Melemah)

"Dewan juga melihat adanya kelemahan penganggaran dan penggunaan anggaran belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berindikasi merugikan keuangan negara. Terhadap berbagai permasalahan tersebut, Dewan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga sesuai dengan amanat Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara," katanya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie menyarankan,  pemerintah mencari format terbaik dalam pembenahan administrasi keuangan, khususnya dalam penyerapan APBN. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan serta memperkuat regulasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Undang-undang.

Editor: Nanda Hidayat