KBR68H, Jakarta - LSM pemerhati HAM, Kontras meminta calon Panglima TNI, Moeldoko untuk menekan tindak kekerasan anggota TNI terhadap warga sipil dan menegakkan keadilan di Peradilan Militer.
Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, dua syarat itu adalah jalan menuju reformasi di tubuh TNI.
"Ini ada persoalan kekerasan, yang memang potensial terjadi walaupun tidak tinggi seperti polisi. Oleh karenanya kami meminta ada pembenahan secara kultural maupun pemantauan mekanisme akuntabilitas atau penghukuman yang baik juga. Kedua meminta supaya ada penataan sistem komando di dalam supaya lebih tertib. Anak buah dengan atasan. Juga sebaliknya atasan juga harus tertib. Jangan mentang-mentang atasan lalu mengeksploitasi anak buah," ujarnya saat dihubungi KBR68H, Sabtu (24/8)
Koordinator Kontras, Haris Azhar mencatat, Moeldoko memiliki rekam jejak yang cukup baik dan tidak pernah tersangkut kasus HAM masa lalu. Sebelumnya, Komisi Pertahanan DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Persetujuan dilakukan setelah Moeldoko menyampaikan visi dan misinya serta berhasil menjawab semua pertanyaan anggota dewan.
Editor: Pebriansyah Ariefana
