Namanya Disebut Terkait Hambalang, Ini Kilah Anggota DPR

KBR68H, Jakarta - Laporan tahap kedua audit investigasi proyek Hambalang, Bogor menyeret 15 nama anggota DPR. Salah satunya nama Anggota Komisi Pendidikan DPR Rully Chairul Azwar.

Menanggapi laporan itu, Rully menyatakan pembahasan peningkatan dana proyek Hambalang adalah tanggung jawab semua anggota komisi.

Menurut Rully sistem di DPR adalah kolektif-kolegial, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tanggung jawab bersama. Kata dia, pihaknya akan membahas kembali hal ini di Komisi Pendidikan DPR.

"Bukan, tidak ada salah, ya mungkin kata BPK salah tapi kata kita tidak. Keputusan itu tetap diambil di raker, tetapi harus ada legalisasinya kan. Dokumen tersebut harus ada legalisasi dengan tanda tangan. Ya nama-nama itu yang teken semua. Gak fair dong yang neken yang tanggung jawab, makanya secara persepsi kita persoalan di komisi nanti. Sedangkan audit tahap 1 saja BAKN sudah minta maaf kepada komisi," ujar Rully.

Nama Rully Chairul Azwar disebut-sebut dalam laporan audit investigasi tahap 2 proyek Hambalang. Total ada 15 nama anggota DPR yang disebut dalam laporan audit investigasi itu.

Mereka diduga ikut menandatangani optimalisasi total anggaran pada Tahun Anggaran 2011 mencapai 920 miliar rupiah. Padahal penambahan itu belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi Pendidikan dan Kemenpora.

Tanggapan Gerindra soal Audit Hambalang

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak profesional dalam audit Hambalang tahap dua. Pasalnya, BPK belum selesaikan laporan kerugian negara atas kasus Hambalang.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, waktu yang diberikan untuk mengaudit sudah cukup lama. Menurut dia, laporan kerugian negara merupakan pintu masuk KPK mengungkap kasus korupsi ini.

"Menunjukan bagaimana kurang profesionalnya BPK kok sudah begitu lama, tidak mampu melakukan tugasnya, itukan aneh, itu kan kasus yang menyita perhatian masyarakat, jadi bagimana terhadap kasus lain yang tidak menyita masyarakat bisa sepuluh tahun," ujar Martin Hutabarat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan belum selesaikan laporan kerugian negara atas kasus Hambalang. Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, saat ini laporan kerugian negara itu masih dalam tahap finalisasi. Namun berdasarkan laporan audit investigasi, total kerugian proyek Hambalang indikasinya mencapai total Rp 463,67 miliar.

Editor: Anto Sidharta