Kewajiban PNS Sholat Berjamaah, Ini Jawaban Pemerintah Pusat

KBR68H, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bakal mengkaji aturan Bupati Sitobondo, Jawa Timur yang mewajibkan PNS sholat berjamaah.

Juru bicara Kemen PAN dan RB, Imanuddin mengatakan, KemenPAN RB akan mempelajari latar belakang aturan tersebut. Kata dia, aturan itu tidak bermasalah jika dijadikan momentum bupati menyampaikan dorongan untuk PNS bekerja lebih giat.

"Ada latar belakang untuk membuat itu kan. Bupati itu kan pemimpin dari suatu daerah. Tentunya tidak ingin membangun sebuah sistem menjadi rusak. Tapi bagaimana membangun jiwa korsa dari birokrat itu jadi lebih bagus," Juru bicara Kemen PAN dan RB, Imanuddin.

Sebelumnya, Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk sholat Dzuhur bersama.

Kalau tidak, PNS tersebut akan mendapat nilai buruk dan berdampak terhadap jenjang karirnya. Sementara ini, aturan bupati masih tahap percobaan, dan sanksinya mulai diberlakukan dua pekan lagi.

Editor: Anto Sidharta