Hasil Audit Hambalang BPK Dipertanyakan !

KBR68H,Jakarta- DPR memastikan tidak  meminta klarifikasi  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait munculnya dua versi berbeda laporan audit Hambalang tahap II. Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, audit BPK merupakan dokumen rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh masyarakat umum. Sebaliknya, Marzuki mempertanyakan soal  kebenaran dokumen yang beredar di kalangan wartawan sebelum laporan tersebut disampaikan ke DPR. (Baca: Namanya Disebut Terkait Hambalang, Ini Kilah Anggota DPR)

"BPK tidak ada laporan yang berbeda antara DPR dengan KPK sudah jelas. Tidak usah ditanya lagi. Sebelum kan beredar 15 nama DPR? Ya silahkan tanya kepada yang mengedarkan. Itu kan dokumen negara yang rahasia, kok bisa menyebar keluar. Bagaimana bisa dipercaya."ujar Marzuki saat dihubungi KBR68H

Sementara itu, kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang independen dipertanyakan. Ini terkait dengan munculnya dua versi berbeda laporan audit investigasi tahap II Hambalang yang diserahkan kepada DPR.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril mengatakan, BPK harus segera mengklarifikasi munculnya dua hasil audit yang berbeda itu.(Baca: Beragam Desakan dalam Kasus Korupsi Hambalang)

"Yang paling ditunggu adalah klarifikasi dari BPK. Kita sekarang menuntut BPK untuk menjelaskan, mengapa ada dua versi hasil audit. Kan boleh jadi hasil audit itu diubah oleh DPR. Kita kan tidak tahu. Yang beredar di publik itu hasil dari BPK atau memang versi yang sudah masuk ke DPR. Setelah mereka konsultasi ke DPR, kemudian ada versi baru. Kita kan tidak tahu bagaimana ceritanya. Karena ini adalah hasil audit BPK, yang punya tanggung jawab adalah BPK. Kalau BPK tidak bisa mengklarifikasi, BPK akan dianggap sebagai institusi yang tidak independen dan bermain mata dalam kasus Hambalang," katanya saat dihubungi KBR68H.

Jumat lalu, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR. Sebelum audit diserahkan secara resmi, bocoran dokumen ringkasan hasil audit itu beredar di kalangan para jurnalis. Dalam laporan itu disebutkan, ada 15 nama anggota DPR yang terlibat dalam penganggaran proyek Hambalang. Namun, audit yang diterima DPR ternyata berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, namun bagian 15 nama itu hilang.

Editor: Nanda Hidayat