Buruh: Pembatasan Kenaikan UMP Hanya Akal-akalan Pemerintah

KBR68H, Jakarta - Forum Buruh LIntas Pabrik menolak kebijakan pemerintah membatasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan maksimal 10 persen.

Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik Jumisih menilai kebijakan itu menunjukkan pemerintah tidak berpihak terhadap kesejahteraan buruh. Menurut Jumisih, pembatasan kenaikan UMP hanya akal-akalan pemerintah untuk mencegah buruh menuntut kenaikan upah lebih tinggi.

"Bagi kami itu hanya akal-akalan pemerintah saja supaya kami tidak menuntut, supaya kami kami ini tidak melakukan demonstrasi. Buruh diingatkan kalau upah tinggi maka perusahaan akan bangkrut. Dalam analisa kami tidak seperti itu. Justru kalau upah buruh tinggi maka daya beli buruh akan tinggi. Kalau daya beli buruh tinggi artinya kemampuan untuk menyerap konsumsi itu akan tinggi. Artinya kesejahteraan buruh tinggi," kata Jumisih kepada KBR68H.

Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik Jumisih menambahkan, para buruh juga menyayangkan Komponen Hidup Layak (KHL) yang hingga kini masih mengacu pada buruh lajang. Komponen Hidup Layak merupakan acuan penaikan upah minimum provinsi.

Pekan lalu pemerintah menetapkan batas kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan maksimal 10 persen ditambah inflasi tahunan. Penetapan itu akan dituangkan melalui instruksi presiden.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, gubernur tidak boleh menetapkan UMP melebihi rekomendasi dewan pengupahan.

Editor: Agus Luqman