KBR68H,Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu esok meluncurkan radio streaming Kanal Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, radio KPK merupakan strategi baru untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak serius korupsi secara lebih membumi. Publik, kata Bambang, bisa menyampaikan, masukan dan pertanyaan. Jadi radio ini bersifat interaktif.
Lewat media ini pula KPK akan menyampaikan banyak gagasan pemberantasan dan pencegahan korupsi ke masyarakat. KPK akan membeberkan hasil kajian kerugian warga negara akibat beragam tindakan korupsi. Misalnya bagaimana korupsi minyak dan gas telah merusak kehidupan para petani. "Soal minyak kami sudah membuat studi selama setengah tahun lebih. KPK tahu A-Z bisnis minyak ini. Kita tahu apa hubungannya minyak dengan petani. Misalnya petani perlu pupuk bersubsidi, pabrik pupuk perlu gas, tapi bagaimana mau produksi kalau gas diekspor dengan harga mahal, pabrik pupuk tidak dapat jatah. Ini karena praktik-praktik korupsi," ujar Bambang kepada KBR68H.
Kajian lain yang bisa disimak melalui radio streaming yang beralamat di www.kpk.go.id/streaming/radio adalah korupsi sapi. Menurut Bambang, masyarakat Indonesia harus paham, Indonesia sebenarnya tak pernah kekurangan sapi. Tetapi sapi ini dikirim ke wilayah yang bukan kantong konsumen, ke Kalimatan, kenapa begitu?
"Kemungkinan diselundupkan. Kita punya rumah potong terbesar untuk ukuran Asia Tenggara, tapi tidak pernah untuk memotong hewan, karena yang dikirim hewannya yang bisa membuat beratnya bisa berkurang. Lalu kenapa sapi impor yang keluar? Anda tahu, kemarin ada 80 ton sapi impor, kalau suapnya Rp 5,000 per kilo itu hasilnya Rp 400 miliar," tambahnya.
Korupsi tidak sekadar merugikan keuangan negara lantaran penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa, atau tender. Kebanyakan orang, kata Bambang, hanya menghitung dampak korupsi sejumlah angka yang diselewengkan. "Contoh hutan, dijual lisensinya dengan suap Rp 10 miliar misalnya. Bukan hanya itu ruginya. Tapi kerusakan hutan karena diambil kayunya dan dampaknya kepada manusia yang ada di sekitarnya hingga bertahun-tahun ke depan. Pemberantasan korupsi ke depan harus mempersoalkan dampak-dampaknya di masa datang. Ini sedang disusun tool-nya. Tool untuk korupsi bidang kesehatan beda dengan kehutanan. Itu koruptornya harus tanggung juga ongkos recovery hutan."
Dengan membeberkan rentetan dampak korupsi ini diharapkan masyarakat bisa lebih aktif ambil bagian baik dalam pelaporan maupun pencegahan. Untuk itu radio KPK akan menyediakan ruang interaktif dan laporan langsung melalui mobil keliling KPK dari berbagai daerah.
Peluncuran Radio Kanal KPK ini bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus. Sosialisasinya bakal digekar pada 18 Agustus pukul 07.00 WIB di Bunderan HI Jakarta. Bambang Widjojanto mengajak warga untuk ramai-ramai datang karena para pemimpin KPK juga akan hadir pada acara tersebut.
Editor: Heru Hendratmoko
