Beragam Desakan dalam Kasus Korupsi Hambalang

KBR68H,Jakarta- LSM Anti Korupsi mendesak Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) segera membuka angka kerugian negara dalam korupsi proyek pembangunan Gedung Olahraga Hambalang Bogor.

Peneliti ICW, Tama Satya Langkun menilai, laporan BPK yang tadi sore diserahkan ke DPR dan KPK masih  terlalu umum. Kata Dia, penanganan kasus korupsi Hambalang akan berjalan lebih lama lagi jika kerugian negara tidak segera diumumkan BPK.

“Saya rasa boleh kok BPK menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat, kerugian negara yang diakibatkan oleh personal. Karena sesuai dengan permintaan KPK itu sudah menjadi tuntutan. Karena kalau sekarang ada 19 anggota DPR segala macam, saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau konteks perkembangan perkara akan dilihat secara materiil kerugian negara tersebut. Kemudian akan dihubungkan dengan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan,”ujar Tama Langkun saat dihubungi KBR68H

BPK hari ini menyerahkan hasil audit tahap kedua kasus korupsi sarana olahraga di Hambalang, Bogor. Namun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, jika sebenarnya KPK tidak membutuhkan hasil audit investigasi tahap kedua itu, melainkan hanya total kerugian negara. Menurutnya, KPK dapat melanjutkan penyidikan Hambalang bila mengetahui angka kerugian  negara.

Laporan Kerugian Belum Kelar

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  menyatakan belum menyelesaikan laporan kerugian negara atas kasus Hambalang.

Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, saat ini laporan kerugian negara itu masih dalam tahap finalisasi. Namun berdasarkan laporan audit investigasi, total kerugian proyek Hambalang indikasinya mencapai total Rp 463,67 miliar.

"Kita dengan KPK, BPK_KPK telah mengadakan koordinasi dan sedang melakukan finalisasi pelaporannya, kita tunggu mudah-mudahan cepat. Sedang proses, kita menghitung kerugian negara itu kan bukan masalah investigatif, jadi kita harus duduk bersama dan sekarang sedng finalisasi. Tunggu sebentar ya." jelas Hadi Poernomo.

Sementara dari Senayan,  Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera memeriksa  hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan tahap kedua terkait proyek Hambalang.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, saat ini proses penegakan hukum ada ditangan KPK untuk menuntas kasus korupsi ini. Dia berharap kasus ini dapat berjalan sesuai mekanisme penanganan hukum tanpa ada intervensi.

" Bentuk komitmen kita untuk memberantasa korupsi kita minta investigasi, dan kita sudah menerima hasilnya dan BPK sudah menyrahkan kepada KPK, dan kita ingin memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan mekanisme hukum, tidak intervensi dan sebagainya," kata Marzuki kepada KBR68H

Hari ini Ketua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Maskur mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan hasil audit investigasi Hambalang tahap 2 setelah melaporkannya kepada DPR.

Editor: Anto Sidharta