Awas, Jelang Pemilu 2014 Marak Kampanye Terselubung

KBR68H, Jakarta- Pengamat Politik Effendy Ghazali menyatakan, kampanye terselubung lewat iklan layanan masyarakat semakin marak ditemukan menjelang Pemilu 2014. Iklan itu menampilkan pejabat yang berlatar belakang partai politik.

Menurut dia, hal itu biasanya dilakukan untuk meningkatkan elektabiltas pribadi serta elektabilitas partai pejabat tersebut. Untuk mencegah kampanye seperti ini, Effendy minta KPU tegas, semisal merealisasikan secepatnya kebijakan larangan gambar pejabat yang terlibat Pemilu ditampilkan dalam iklan layanan masyarakat.

"Kita harus mengatakan praktek ini terjadi di mana-mana dalam arti tidak hanya soal iklan layanan masyarakat itu ya. Kalau anda lihat BLSM itu juga kan dibagi menteri-menteri di daerah pilihan masing-masing juga gitu. Publik sudah tahu pak menterinya mulai dari pengumuman presiden. Menteri itu harus dikenal lewat karyanya, bukan dari iklan layanan masyarakat," ujar Effendy kepada KBR68H di Jakarta, Sabtu (17/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan larangan tampilnya pejabat yang terlibat pemilu di dalam iklan layanan masyarakat. Larangan akan berlaku sejak KPU penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilu Legislatif 2014.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye. Peraturan KPU tersebut saat ini sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, tinggal menunggu diundangkan.

Editor: Anto Sidharta