Anggaran Mudik Gratis Parpol Harus Diaudit

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mengawasi kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan partai politik tahun ini. Pantauan terutama pada audit anggaran mudik gratis serta dugaan politik uang.

Direktur LSM Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan penyelenggara pemilu harus memastikan partai politik tersebut melaporkan anggaran yang digunakan untuk mudik gratis dalam laporan penggunaan dana kampanye. Karena kegiatan mudik gratis oleh partai politik termasuk kegiatan kampanye.

"Itu kalau dilakukan di masa kampanye, dana kampanyenya harus sudah dicatat. Kita masyarakat harus melihat ada partai sangat luar biasa mengerahkan finansial untuk fasilitasi rakyat mudik. Kok di laporan keuangan partai dan di laporan dana kampanye kok tidak ada. Itu jadi soal. Dari mana uangnya? Itu harus jadi kritik dari kita," kata Titi Aggraini di program Sarapan Pagi KBR68H.

Direktur LSM Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Perludem Titi Anggraini mengatakan memang tidak ada larangan bagi partai politik untuk melakukan kegiatan mudik gratis bagi masyarakat. Hanya saja, Titi Anggraini melihat kegiatan itu lebih kuat unsur pencitraan dan mencari dukungan masyarakat, daripada untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.

Pada musim mudik Lebaran tahun ini, partai politik dan para calon anggota legislatif banyak yang menyediakan fasilitas mudik gratis.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta Jawa Tengah memperkirakan ada sekitar 700 bus angkutan yang disewa oleh partai politik dan para caleg dengan tujuan Jakarta menuju Solo. Dari laporan yang masuk, Partai Demokrat paling banyak menyewa bus angkutan mudik sebanyak 300 unit bus dan PAN menyewa 250 unit bus. Harga sewa bus jurusan Jakarta menuju Solo diperkirakan sekitar Rp4 juta rupiah per unit per hari.

Editor: Antonius Eko