KBR, Jakarta- Rencana pemerintah membuka peluang bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia memantik reaksi publik.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ihsan Hanafi, keterlibatan asing di sektor rumah sakit sebenarnya bukan hal baru.
“Menurut hemat kami bukan sesuatu yang baru, gitu ya, kalau memang ada rumah sakit asing itu masuk ke kita dan di beberapa rumah sakit grup yang ada itu sudah memakai brand dari rumah sakit asing itu," ujar Iing dalam siaran Ruang Publik KBR, Senin (21/7/2025).
Iing mengingatkan bahwa mayoritas pasien di rumah sakit swasta adalah peserta BPJS, yang tidak akan menjadi target pasar rumah sakit asing. Karena itu, Iing berharap ada kebijakan yang melindungi dan mendukung RS lokal, khususnya di daerah.
Iing juga menyoroti beban regulasi dan tantangan pendidikan tenaga medis di Indonesia.
"Pendidikan kedokteran itu sangat-sangat mahal. Untuk spesialis juga sangat-sangat terbatas, regulasi antar-departemen juga tumpang tindih,” lanjutnya.
Jangan Sampai RS Asing Rugikan Ekosistem yang Berjalan
Iing menambahkan, regulasi dan internal harus berjalan seiring agar rumah sakit asing yang masuk tidak merugikan ekosistem yang sudah ada.
"Mungkin pemicu terhadap rumah sakit asing ini mungkin kita jadi vitamin untuk kita bisa lebih berjuang lagi, untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya," jelasnya.
Iing juga mengusulkan agar rumah sakit kecil diberi insentif untuk meningkatkan kualitas dan menjaga distribusi dokter spesialis tidak hanya di kota besar.
"Kami di rumah sakit swasta di daerah sangat sulit mencari SDM, terutama dokter spesialis, harus ada insentif supaya mereka mau ke daerah,” tuturnya.
RS Asing Harus Lewat Kemitraan, Bukan Berdiri Sendiri
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan kehadiran rumah sakit asing memiliki sisi positif, terutama dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan.
“Positifnya daya saing menjadi lebih sehat. Paradigma berpikir rumah sakit dan dokter Indonesia hari ini memang perlu diperbaiki," ujarnya dalam siaran Ruang Publik KBR, Senin (21/7/2025).
Irma menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru.
“Kami di Komisi IX tidak akan begitu mudah memberikan persetujuan untuk hadirnya rumah sakit asing. Kita akan strike dengan regulasi yang ada,” tegasnya.
Irma lebih mendorong skema kemitraan (joint operation) antara rumah sakit asing dan lokal, bukan berdiri sendiri. Irma juga mengingatkan agar negara tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri.
"Kita harus membuat rumah sakit kita menjadi tuan rumah di republik ini, bukan rumah sakit asing,” lanjutnya.
Pengalaman Pribadi Berobat di Luar Negeri
Irma bahkan mengangkat pengalaman pribadinya yang dua kali gagal mendapatkan diagnosis yang tepat di Indonesia dan akhirnya memilih berobat ke Malaysia.
"Saya menemukan penyakit saya justru ketika saya berobat di Damansara Hospital Malaysia. Padahal saya sudah ke banyak RS besar di Indonesia,” jelasnya.
Irma juga mendukung peningkatan akses pendidikan spesialis melalui skema hospital-based dan clinic-based, seperti tertuang dalam UU Kesehatan baru.
"Rumah sakit pengampu harus betul-betul berkualitas agar spesialis yang dihasilkan memang berkualitas,” ujar Irma.
Prabowo Buka Pintu RS Asing Masuk RI
Dalam pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussels, Belgia, Minggu (13/7), Presiden Prabowo Subianto menyatakan rumah sakit dan klinik dari luar negeri saat ini dapat membuka cabangnya dan beroperasi di Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengirimkan sinyal jika nantinya perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka RS-RS Eropa pun juga dapat membuka cabangnya di Indonesia.
"Dalam dua tahun terakhir, kami telah membuka partisipasi asing di banyak sektor, dan saat ini kami membuka sektor kesehatan. RS asing mana pun, atau institusi kesehatan di luar negeri dapat membuka cabang mereka, atau institusi yang terkait dengan mereka di Indonesia. Kami telah memperbolehkan RS asing buka di Indonesia," kata Prabowo ke Presiden Costa saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels dikutip dari ANTARA.
Kepala negara kemudian menekankan dirinya ingin melihat lebih banyak keterlibatan Eropa dalam perekonomian Indonesia, dan begitu juga sebaliknya Indonesia pun siap masuk ke dalam perekonomian Eropa.
Akhir Juni lalu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyoroti masih tingginya jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri. Ia mengatakan hal itu mengakibatkan pengeluaran devisa yang sangat besar.
"Begitu banyak WNI yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa yang sangat besar," kata Prabowo di peresmian KEK Sanur dan Bali International Hospital, Denpasar, Selasa (25/6).
Menkes RI: Perluas Akses Layanan Kesehatan yang Berkualitas
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tujuan Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi rumah sakit asing membuka cabang di Indonesia antara lain agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama terkait dengan akses.
"Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya," kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu dikutip dari ANTARA.
Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal.
Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah.
Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri
“Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya.
Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Devisa “Bocor” Ratusan Triliun
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pernah mengungkapkan sebanyak 1 juta warga negara Indonesia (WNI) berobat ke luar negeri setiap tahun.
Akibatnya, kata dia, devisa negara "bocor" ke luar negeri mencapai Rp 200 triliun per tahun.
"Hampir satu juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Kebocoran devisa kita mendekati Rp200 triliun setiap tahunnya, cukup besar," ucap Pratikno dalam acara Peletakan Batu Pertama Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
Berdasarkan data Singapore Tourism Board dan Kementerian Kesehatan Singapura, sekitar 47,2 persen dari pasien asing yang berobat ke negara itu adalah WNI.
Pakar: Tanpa Regulasi Ketat, Bisa Timbulkan Ketimpangan
Pakar kesehatan global dari Griffith University Australia dan Universitas YARSI, Dr. Dicky Budiman menyuarakan pentingnya mitigasi risiko jika rumah sakit asing benar-benar masuk ke Indonesia.
"Kita harus melihat potensi asimetri dalam kapasitas dan sumber daya, rumah sakit asing dari negara maju punya akses modal, teknologi, dan manajemen lebih efisien,” ujar Dicky dalam siaran Ruang Publik KBR, Senin (21/7/2025).
Menurut Dicky, tanpa strategi pemerataan, rumah sakit asing hanya akan melayani segmen menengah atas di kota besar, dan bahkan bisa menarik dokter-dokter unggul dari RS lokal.
"Ini bisa terjadi kebocoran tenaga dari sistem pelayanan kesehatan nasional,” lanjutnya.
Ia juga memperingatkan soal potensi komersialisasi berlebihan bila pengawasan longgar.
"Kalau tanpa regulasi yang ketat bisa memicu eksploitasi sistem kesehatan kita dan mengutamakan layanan premium, bukan pelayanan inklusif,” jelas Dicky.
Dicky mendorong adanya regulasi tentang alih teknologi, hingga pembatasan wilayah operasional RS asing.
“Selain itu perlu dorongan sistem akreditasi yang kuat untuk menjaga keseimbangan,” pungkasnya.
Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media
Baca juga:
