KBR, Jakarta- Kalangan buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI, hari ini.
Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Kahar Cahyono mengatakan, ribuan buruh menuntut MK mencabut dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Dengan tuntutan yang sama yaitu cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi kaum buruh ada beberapa permasalahan mendasar di Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dicabut pasal-pasal bermasalah itu," ujar Kahar kepada KBR, Minggu (7/7).
Baca juga:
"Beberapa pasal yang diminta untuk dicabut adalah yang terkait dengan pengaturan upah minimum. Di mana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja upah minimum kenaikannya kecil sekali. Kemudian terkait dengan pengaturan outsourcing yang dibebaskan,” sambungnya.
Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Kahar Cahyono menambahkan, Undang- Undang Cipta Kerja juga menyebabkan permasalahan terkait pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah.
Aksi ini digelar bersamaan dengan jalannya sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.
