KBR, Jakarta- Presiden Jokowi meminta agar revisi Undang-Undang Polri dan TNI dibahas secara hati-hati. Kepala negara ingin dua produk hukum itu diterima publik secara baik.
Perintah Jokowi itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, saat acara Dengar Pendapat Publik.
Hadi menuturkan, acara tersebut digelar untuk menyaring beragam perspektif dari masyarakat.
Dia menjamin akan melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri dan TNI.
"Selayaknya sebilah pedang, penyusunan RUU TNI dan RUU Polri juga harus melalui tempaan dan pengasahan yang matang. Agar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjawab tantangan dalam bidang pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum," kata Hadi, Kamis (11/7/2024).
Hadi juga menjamin, pemerintah akan terbuka terhadap segala masukan. Sehingga substansi muatan revisi dua undang-undang itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Saya menekankan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pemenuhan terhadap syarat formil pembentukan UU saja, namun ini yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi muatan materi RUU TNI dan Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri," ujarnya.
Baca juga:
- Kontras Beri Masukan soal Revisi UU TNI dan UU Polri
- Revisi UU TNI Bahayakan Demokrasi, Begini Tanggapan Mabes
- RUU TNI, Kontras Desak Hapus Pasal Bermasalah
Rencana revisi RUU TNI dan RUU Polri menuai kritik dari sebagian kalangan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, beberapa poin revisi justru berpotensi memunculkan konflik kewenangan.
Isnur juga menyoroti draf pasal yang membuka peluang melakukan tugas-tugas lain.
