KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendy menilai anggaran makan siang bergizi Rp7.500 sudah sangat besar.
Penilaian ini disampaikan Muhadjir merespons rencana pemangkasan anggaran makan siang bergizi, dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi.
"Itu kan masing-masing daerah berbeda. Saya kira akan disesuaikan tingkat kemahalan masing-masing daerah. Saya kira untuk daerah-daerah tertentu 7.500 sudah sangat sangat besar itu. Tapi, untuk daerah tertentu memang mungkin kecil, ya. Karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," ujar Muhadjir saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis, (18/7).
Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini besaran angka per porsi makan siang bergizi itu masih terus dirumuskan. Muhadjir ingin program ini nantinya tetap mencakup nilai penting standar gizi dan standar kesehatan.
Reaksi Gibran
Sementara itu, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming membantah adanya kabar pengurangan alokasi rencana anggaran porsi makan bergizi. Kata dia, selama ini uji coba di beberapa daerah menggunakan konsep 15 ribu per porsi.
“Belum ada kepastian untuk pengurangan, selama ini uji coba di 15 ribu. Tunggu aja nanti kepastiannya. Kita melibatkan banyak pihak, saya kira 15 ribu cukup ideal. Nanti ada masukan dari guru, wali murid, silakan disampaikan,” kata Gibran.
Gibran menambahkan, pada Senin pekan depan, uji coba makan bergizi gratis bakal digelar di Solo, Jawa Tengah, masih dengan skema 15 ribu per porsi.
Kecil
Lembaga Kajian Ekonomi INDEF, mengingatkan pemerintah agar anggaran program makan bergizi gratis tidak membebani APBN dan APBD jika nanti besaran nominalnya sudah disepakati.
Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengatakan, pemerintah mesti memiliki perencanaan yang matang terkait anggaran tersebut. Sebab, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan anggaran makan bergizi ini.
"Mungkin secara umum kalau kita lihat, ya, 7.500 terlalu kecil. Tentu ini harus melihat kondisi masing-masing daerah. Tetapi, sepertinya kalau dengan harga saat ini, mungkin itu terlalu kecil, ya," ujar Eko, kepada KBR, Kamis, (18/7).
Kaji Ulang
Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto juga mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang besaran anggaran program makan bergizi gratis, dan menjelaskan secara rinci terkait data siapa-siapa saja yang akan menjadi sasaran program makan bergizi ini.
Khususnya, terkait urgensi daerah yang perlu diprioritaskan. Semisal daerah dengan kemiskinan tertinggi. Eko meminta pemerintahan Prabowo menerapkan program makan siang bergizi secara bertahap agar tidak membebankan keuangan negara.
"Dan kita harapkan nanti jangan sampai kemudian program ini misalkan harus bahu membahu dengan daerah, dalam konteks anggaran APBD misalkan gitu ya jangan sampai seperti itu. Karena daerah sendiri sebagian besar daerah-daerah kita juga kapasitas fiskalnya lebih terbatas lagi. Katakanlah kemampuan mereka untuk kemandirian fiskalnya itu masih rendah," pungkasnya.
Baca juga:
