KBR, Jakarta- Greenpeace mendesak pemerintah segera mengevaluasi program lumbung pangan atau Food Estate.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas mengatakan program itu dinilai tidak memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, selama tiga tahun proyek berjalan, tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi kekurangannya.
"Itu perlu ada kajian lingkungan hidup strategis, itu yang harus diubah konteks kebijakan-kebijakan yang memang hari ini ada di depan mata kita. Sehingga kita harus lakukan evaluasi sebelum proyek-proyek (Food Estate) ini makin memperluas,” ujar Arie dalam Diskusi 'Tiga Tahun Proyek Food Estate, Kamis (13/7/2023).
Arie menambahkan, program Food Estate di berbagai daerah harus menjadi perhatian agar tak memperbanyak catatan kegagalan.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk tidak memaksakan program Food Estate ini dilanjutkan di lahan yang tidak mempunyai kondisi tanah yang tepat.
Baca juga:
- Jokowi Sebut Panen Jagung di Lumbung Pangan Keerom Melebihi Standar
- Pekerja Food Estate Kalteng Tak Dibayar 3 Bulan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggagas program Food Estate di berbagai wilayah. Program ini ditujukan untuk mencegah ancaman krisis pangan.
Food estate sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pangan di dalam negeri, mengingat masih ada komoditas pangan yang sangat bergantung dengan impor, seperti kedelai, jagung, bawang putih, hingga gula.
Editor: Resky Novianto
