KBR, Jakarta – Agenda pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Jakarta dibatalkan pasca munculnya gelombang penolakan dan kecaman dari ormas-ormas Islam. Salah satunya, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Acara tersebut, menurut penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN, terpaksa direlokasi demi alasan keamanan. Padahal, kegiatan tersebut ini bertujuan untuk mengapresiasi pandangan kelompoknya terkait hak asasi manusia.
Selain itu, pekan ini warganet membahas kemunculan aplikasi baru, Threads. Aplikasi besutan Meta ini digadang-gadang bakal menyaingi Twitter. Sempat jadi trending, pengguna Threads menembus angka 100 juta hanya dalam waktu 5 hari. Namun, bagaimana keamanan data pribadi pengguna di aplikasi tersebut? Selengkapnya akan dibahas bareng Pakar Keamanan Data Pribadi dari Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo.
1. Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta Batal
Pembatalan acara pertemuan LGBT se-ASEAN ini bukanlah yang pertama kalinya. Beberapa diskusi terkait isu LGBT pernah dibatalkan. Tahun 2012, pembatalan diskusi dengan pembicara Irshad Manji, penulis buku “Allah, Liberty and Love: Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan” di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta oleh pihak rektorat dengan alasan keamanan.
Kasus serupa pernah terjadi di Semarang dan Malang pada 2015. Tahun 2016, kejadian yang sama terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan alasan tidak mengantongi izin. Pembatasan ruang gerak semacam itu merupakan bentuk diskriminasi hak asasi manusia.
Baca juga:
- Pemerintah Dorong Aturan Pidana LGBT, Kontras: Diskriminatif
- FOMO Sapiens : Perkara Boleh Makan Duit Haram Dikit dan Pemberitaan Tentang LGBT
2. Apakah Threads Jadi Threat?
Seperti aplikasi Meta lainnya, Threads juga dilengkapi dengan daftar izin dan permintaan akses di handphone. Namun, aplikasi tersebut meminta informasi sensitif pengguna seperti data kesehatan, data keuangan, lokasi akurat, hingga riwayat penelusuran.
Masalah izin akses data inilah yang membuat Threads belum tersedia di negara Uni Eropa karena adanya General Data Protection Regulation (GDPR) atau Peraturan Pelindungan Data Umum yang ketat disana.
Baca juga:
- SAFEnet: Serangan Digital Meningkat dalam 3 Tahun Terakhir
- Seratusan Kasus Dugaan Kebocoran Data Terjadi Sejak 2019
Dengarkan bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Ian Hugen dan Aika. Akan ada juga obrolan soal pro kontra pernyataan Walikota Medan Bobby Nasution yang mengizinkan aparat tembak mati pelaku begal di Medan.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
