KBR, Jakarta- Pemerintah tengah menyiapkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk program perhutanan sosial. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, kelompok petani penggarap lahan di area hutan sosial seperti di Perhutani bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank pemerintah. Namun, bank mensyaratkan ketersediaan data yang detail tiap warga lengkap dengan koordinat lahan garapannya.
"Adanya kelompok, tiap kelompok ada anggotanya jelas, alamatnya, KTPnya, juga lokasinya. Yang diminta bu Rini (Menteri BUMN), karena dia dapat fasilitasi KUR maka lokasinya harus jelas koordinat, bukan hanya koordinat di areal keseluruhan, satu areal misalnya 600 ha, 2100 ha, 2900 ha, tetapi koordinat per anggotanya," kata Siti usai rapat koordinasi tentang perhutanan sosial di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Siti Nurbaya menambahkan, pemerintah menargetkan peluncuran program perhutanan sosial di Pemalang, Jawa Tengah bulan ini. Kata dia, kelompok petani penggarap lahan di dua lokasi yakni Gunung Jimat dan Gongseng nantinya akan memperoleh fasilitas KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Itu nanti tanamannya bisa sengon dengan jagung atau dengan tebu, bisa juga dengan tembakau. Setelah itu, kita akan masuk di Bandung dengan kopi," tuturnya.
Sementara untuk petani Teluk Jambe Barat, Karawang, peluncuran program sekaligus penyerahan lahannya ditunda. Siti beralasan pemerintah masih perlu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga dan juga petani penggarap lain di lahan Perhutani.
Editor: Rony Sitanggang
