Telusuri Korban Vaksin Palsu, Begini Strategi Menkes Nila Moeloek

KBR, Jakarta - Kementerian Kesehatan baru menyiapkan strategi untuk menelusuri korban vaksin palsu. Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, salah satunya dengan menyisir rumah sakit atau klinik yang membeli vaksin secara ilegal.  

"Kita akan menelusuri dari hasil nanti pemeriksaan BPOM dimana yang dikatakan dicurgai ada pembelian tidak resmi disisir lagi sampai dibuktikan vaksinnya palsu atau tidak. Bilamana palsu kami dari Kementerian Kesehatan akan masuk melalui Dirjen P2P untuk menelusuri masyarakat yang terkena," kata Nila Moeloek di Gedung Kemenkes Jakarta, Jumat (01/07/2016).

Kata Nila, penelusuran yang melibatkan Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota itu nantinya akan mendata rumah sakit atau klinik yang kedapatan membeli vaksin palsu.

"Diciutkan sampai kelihatan rumah sakitnya misalnya A, B itu yang memakai (vaksin palsu-red) nanti kita lihat daftarnya tadi," imbuhnya.

Kemudian, Kemenkes akan menelusuri tempat tinggal keluarga balita yang berjarak beberapa kilometer dari rumah sakit atau klinik yang dicurigai memakai vaksin palsu tersebut. Penelusuran nantinya dilakukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes.

Ia juga mengatakan, pemerintah mempunyai kebijakan mengambil vaksin dari perusahaan vaksin BUMN Biofarma. Dimana ada delapan vaksin dasar yang diberikan sejak lahir. Sebelum dikeluarkan, vaksin tersebut diuji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila lolos uji, vaksin disalurkan ke distributir legal yang tercatat secara resmi. Kemudian, distributor memberikan vaksin itu kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk dibagikan ke rumah sakit sampai puskesmas dan posyandu.

"Jadi kalau mayasrakat yang datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit pemerintah akan mendapatkan vaksin yang asli dari Biofarma. Rumah sakit swasta juga tak menutup kemungkinan mendapat vaksin yang dari pemerintah, mereka bisa meminta," ujarnya.

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI)  ini juga mengatakan, vaksinasi bisa diulang dan tidak hanya sekali untuk kekebalan tubuh. Ini diharapkan dapat terus meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Sampai saat ini Kemenkes belum menerima laporan dari masyarakat mengenai dampak buruk dari vaksin palsu.

"Kalau ada anak yang tidak mendapat vaksin, mendapat sakit dalam jumlah yang banyak, ini akan menjadi kejadian yang luar biasa. Sampai sekarang ini kejadian luar biasa itu tidak terjadi," ungkapnya.

Namun begitu, sampai sekarang Kemenkes belum menerima hasil kandungan vaksin palsu dari penelitian BPOM. Kata Nila, hasil kandungan vaksin palsu diberikan kepada Bareskrim kembali.

"Kita menunggu dari Bareskrim," ungkapnya.


Penyisiran Radius Tiga Kilometer

Sementara itu, Direktur Jenderal (P2P) Kemenkes, Muhammad Subuh menyebut, penyisiran korban vaksin palsu dilakukan dalam radius tiga kilometer dari rumah sakit yang terbukti menggunakan vaksin palsu.

Meski begitu, pihaknya tak dapat bergerak cepat lantaran masih menunggu Bareskrim Polri mengumumkan daftar rumah sakit atau klinik yang memakai vaksin palsu.

"Ini satu rumah sakit X radius berapa yang diakses oleh masyarakat. Misalnya radius tiga kilometer, nah makanya kita lakukan lagi apakah di daerah tersebut imunisasinya atau mencapai uji (universal child immunization). Universal child immunization itu cakupan imunisasinya di atas 90 persen. Kalau yang dibawah uji maka kita akan lakukan ulang (imunisasi) bayi yang ada. Strategi itu sudah cuman kita menunggu (Bareskrim)," kata M Subuh di Gedung Kemenkes Jakarta (01/07/2016).

Kata dia, setelah ada pengumuman dari Bareskrim, pihaknya segera mengimbaua orangtua agar segera melakukan imunisasi ulang di puskesmas atau rumah sakit pemerintah terdekat. Subuh menjamin keaslian vaksin apabila balita diimunisasi di puskesmas.

"Saya sebagai Dirjen yang bertanggung jawab dalam imunisasi menjamin bahwa anak-anak yang telah dilakukan imunisasi di puskesmas itu aman jangan khawatir. Kedua, imunisasi yang diadakan pemerintah baik yang disalurkan pada puskesmas maupun rumah sakit. Baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, selama diminta oleh rumah sakit swasta itu aman, itu dijamin," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, itu hanya imunisasi dasar lengkap yang hanya delapan jenis vaksin. (qui)