KBR, Jakarta- Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya menyatakan pembatasan
ibadah umat tertentu di Papua harus dilandasi dengan peraturan daerah (perda).
Ini disampaikan menanggapi insiden kerusuhan yang terjadi antar umat beragama
di Kabupaten Tolikari, Papua. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga
Masyarakat Adat Provinsi Papua ini mengatakan, jika tidak ada perda maka
pembatasan ibadah itu tidak boleh dilakukan.
"Untuk melarang sesuatu ibadah itu harus ada peraturan daerah.
Berdasarkan peraturan daerah itu disampaikan ke gereja untuk melarang,
oke silakan saja. Tapi sepanjang belum (ada perda) itu, itu gak bisa
melawan karena harus saling menghormati," kata Lenis ketika dihubungi
KBR, Jumat (17/7/2015).
Staf
Khusus Presiden Lenis menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan data lapangan
terkait insiden yang terjadi pagi tadi. Jika pemerintah daerah terbuksi
bersalah, maka akan diberikan sanksi.
Pagi tadi terjadi insiden penyerangan sekelompok orang terhadap kegiatan
beribadah salat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua. Kelompok itu
marah karena merasa terganggu dengan pengeras suara kegiatan salat Idul
Fitri. Sebuah mushola dan bangunan rumah menjadi sasaran amukan dan
pembakaran.
Sebelumnya, muncul surat edaran larangan menggelar ibadah
salat Idul Fitri di Tolikara karena sedang ada seminar pemuda gereja
internasional. Surat itu mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia atau
GIDI wilayah Tolikara. Namun pihak pengurus Gereja Injili belum bisa
diminta komentar sampai saat ini.
