KBR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) untuk membahas masalah pengelolaan blok migas Mahakam. Jokowi ingin agar alih kelola blok Mahakam bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Termasuk soal “perebutan” saham blok Mahakam antara PT Pertamina dengan pemerintah daerah.
“Komunikasi dengan semua pihak terus harus dijaga agar tidak terjadi kesalahpengertian baik antara pemerintah, Pertamina, dan pemerintah daerah yang harus mendapatkan pemahaman yang sama. Seiring sejalan dalam proses transisi ini,” kata Jokowi ketika membuka ratas, Jumat (7/3/2015).
Jokowi meminta pemerintah Kalimantan Timur bisa menyetujui kesepakatan jatah 10% bagi pemda sesuai Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya Pemprov Kaltim ngotot meminta jatah saham
blok Mahakam hingga 19%.
Sementara itu menyangkut tuntutan Pemprov Kaltim tentang hasil produksi Blok Mahakam, Jokowi meminta Kementerian ESDM segera membuat kajian mendalam. Yang terpenting, kata Jokowi, proses pengambilalihan Blok Mahakam semata-mata dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan energi.
Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Pertamina sebagai operator dengan hak 100. Pertamina akan mulai mengelola blok Mahakam setelah kontrak perusahaan asing yaitu Total dan Inpex berakhir pada 2017 nanti.
Editor: Malika
?
