KBR,Jakarta- Komisi Perdagangan DPR akan segera memanggil Menteri
Perdagangan Rahmat Gobel terkait kasus hukum bongkar muat pelabuhan
yang ditangani kepolisian.
Anggota Komisi Perdagangan DPR, Nasril Bahar
mengatakan, menteri perdagangan harus melakukan pembenahan dan mengganti
orang-orang di Direktorat Perdagangan Luar Negeri agar tidak menularkan
korupsi.
Kata dia, langkah penonaktifan pejabat di Ditjen Perdagangan
Luar Negeri Kemendag dirasa masih kurang mengingat banyak kerugian yang
dialami pengusaha terkait permainan izin bongkar muat.
"Kementerian
Perdagangan khususnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri akan seger akan
kami panggil ke DPR karena keluhan-keluhan pengusaha, bahkan saat RDP
kami dengan Pelindo II itu sudah dibuka, namun tidak menjurus kepada
salah satu lembaga. Namun, kasus-kasus yang terjadi itu banyak birokrasi
yang terhambat di Kementerian Perdagangan," jelas Anggota Komisi
Perdagangan DPR Nasril Bahar kepada KBR, Kamis (30/7).
Nasril
Bahar menambahkan, Kementerian Perdagangan menjadi pemain utama dalam
masalah bongkar muat pelabuhan. Kata dia, lebih dari 50% proses
perizinan bongkar muat ada di Kementerian Perdagangan. Sehingga tidak
heran, kepolisian menemukan banyak barang bukti di lembaga tersebut
terkait masalah bongkar muat.
Editor: Dimas Rizky
