KBR, Jakarta - Direktur Abdurahman Wahid Center Universitas Indonesia Ahmad Suaedy menilai acara buka puasa Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dengan para penganut kepercayaan sebagai suatu langkah terobosan.
Menurut Ahmad Suaedy, ini jadi langkah awal pemenuhan hak-hak sipil penganut kepercayaan dan agama yang belum diakui. Ini adalah kali pertama dilakukan buka puasa bersama antara Menteri Agama dengan penganut kepercayaan.
“Terobosan yang sangat berani. Kalau yang kemarin-kemarin, Menteri Agama akan dikritik bahkan akan dicecar terus kalau begini. Tapi saya kira situasinya sekarang lain ya,” kata Suaedy kepada KBR, Selasa (15/7) malam.
Suaedy menambahkan, acara ini mengubah pandangan negara terhadap kelompok kepercayaan. Kelompok kepercayaan kini dipandang setara dengan pemeluk enam agama yang diakui pemerintah. “Secara de facto mereka (kepercayaan) diakui, tapi secara de jure belum,” jelas Suaedy.
Suaedy meminta pemenuhan hak minoritas tidak berakhir di acara ini saja. “Kementerian Agama harus meyakinkan lembaga lain, kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lain-lain, lain bahwa ini masalah hak (sipil),” tambah Suaedy.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kemarin mengadakan buka puasa bersama kelompok kepercayaan. Kelompok yang datang adalah penganut Sunda Wiwitan, Parmalim dan Baha’i. Dalam acara ini, penganut kepercayaan mengisahkan diskriminasi yang selama ini dialami seperti sulit membuat KTP atau akta lahir. Akibatnya, anak-anak penganut kepercayaan ini sulit masuk sekolah atau mendapat bantuan pemerintah.
Menurut Lukman, lewat acara buka puasa bersama ini ia ingin membangun komunikasi dengan kelompok kepercayaan yang belum diakui negara. Dengan begitu, diharapkan acara ini bisa meredam potensi konflik di masyarakat.
"Kebersamaan ini harus ada. Hak-hak setiap warga negara ini harus dijamin dan dilayani. Bagaimanapun juga mereka komunitas beragama dan berkeyakinan yang jadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama.”
Lukman menambahkan, ia akan melakukan kegiatan ini secara rutin.
Acara ini diadakan di rumah dinas menteri agama di Widya Chandra, Jakarta. Acara ini dihadiri juga oleh pejabat Kementerian Agama dan Komnas HAM. Di samping itu, ada pula perwakilan sejumlah LSM HAM seperti KontraS, Setara Institute, dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.
Editor: Citra Dyah Prastuti
