Sekumpulan Advokat Desak Pembentukan Pengadilan Ham Adhoc Lewat Jalur Hukum

KBR, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana terkait penuntasan kasus penculikan aktivis 1997-1998. Gugatan ini diajukan oleh sekumpulan advokat yang tergabung dalam TANGKAPP (Tim Advokat Ungkap Kasus Penculikan).

Koordinator TANGKAPP Sandy Situngkir mengatakan gugatan ini sebagai jembatan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pengadilan HAM Adhoc terkait penculikan aktivis 1997-1998. Hari ini merupakan sidang perdana gugatan itu, namun ditunda.

"Rekomendasi DPR sudah jelas menyatakan meminta presiden membentuk pengadilan HAM Adhoc. Tapi dalam tataran itu kan DPR tidak punya upaya paksa, tidak bisa memaksa presiden. Rekomendasi Komnas HAM juga menyatakan kejaksaan harus mengajukan perkara ini, tapi itu juga tidak bisa upaya paksa," Sandy Situngkir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/7).

Sandy mejelaskan gugatan ini dilayangkan bukan untuk menjegal pencapresan Prabowo Subianto. Ia mengatakan selama ini upaya pengungkapan kasus penculikan aktivis sudah dilakukannya dalam bentuk–bentuk kampanye di berbagai kesempatan.

Sehingga gugatan ini merupakan rangkaian upaya untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis. Ia optimis gugatan ini bisa segera dikabulkan mengingat bekas Panglima TNI saat itu Wiranto sudah buka suara bahwa penculikan itu dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Mestinya pembuktiannya jauh lebih mudah karena fakta dan bukti sudah terbuka. Dia mengklaim, perwakilan Mabes TNI dan pihak Prabowo Subianto akan hadir dalam sidang ini. Sementara Kejaksaan Agung dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan konfirmasi kehadiran.

Editor: Pebriansyah Ariefana